Pansus Angket Haji DPR kian geram akibat banyaknya temuan dalam penyelenggaraan haji 2024. Padahal negara mengeluarkan anggaran Rp8 triliun lebih untuk penyelenggaraan haji.
"Saya meminta penegak hukum untuk menyelidiki kasus pelaksanaan haji 2024 demi perbaikan layanan haji," kata Anggota Pansus Haji Marwan Ja'far kepada media, Selasa 17 September 2024.
Politisi PKB ini menuding banyak yang tidak transparan dalam pelaksanaan haji 2024. Padahal negara telah mengeluarkan anggaran besar.
"Selain itu pelaksanaan ibadah haji ini menggunakan anggaran negara yang sangat besar lebih dari Rp 8 triliun," kata Marwan.
Marwan menyayangkan pelaksanaan haji lebih banyak mencari keuntungan dibandingkan memberikan layanan kepada jemaah.
"Semakin tahun semakin banyak masalah dan penyelenggara hanya berorinetasi keuntungan, bukan layanan jamaah," katanya.
Di sisa akhir masa kerjanya, Pansus gerak cepat menyelidiki berbagai masalah haji. Temuan saat sidak ke Mekkah makin menguatkan pelaksanaan haji banyak masalah.
Di antaranya soal tender katering. Banyak katering yang tidak menyajikan menu Nusantara sehingga jemaah tidak bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk.
"Hal ini tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama. Banyak katering yang mengirimkan makanan cepat saji," ujar Marwan Jafar.
Politisi PKB ini mengungkapkan, perusahaan yang ditunjuk Kemenag juga sangat tertutup dan tidak memenuhi terstandar. Sehingga patut diduga ada ‘patgulipat’ yang menguntungkan pejabat di Kemenag dan merugikan jemaah.
Masalah yang ditemukan Pansus, berkaitan pemondokan. Pemenang tender menyerahkan pengerjaan ke perusahaan lain. Perusahaan itu pun kemudian mengalihkan lagi ke perusahaan lokal.
“Kondisi itulah yang menyebabkan penumpukan jemaah saat wukuf dan jauhnya lokasi pemondokan jemaah,” jelas Marwan. (*)
Sumber: kilat
Foto: Pansus Haji batal gelar rapat. (Pixabay)
