Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR terus menguliti borok penyelenggaraan haji 2024. Bukan hanya soal penyelewengan kuota haji, namun persoalan lain terkait pelaksanaan haji.
Temuan masalah haji terungkap usai Pansus Haji kunjungan dari Arab Saudi. Masalah tersebut mulai soal komodasi, katering, transportasi, hingga pemondokan.
Diketahui, pansus kunjung kerja (kunker) ke Arab Saudi pada 11-15 September 2024, dengan meminta keterangan sejumlah saksi di sana.
"Banyak katering yang tidak menyajikan menu Nusantara sehingga jemaah tidak bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk."
"Hal ini tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama. Banyak katering yang mengirimkan makanan cepat saji," ujar anggota Pansus Hak Angket Haji DPR Marwan Jafar, Senin 16 September 2024.
Politisi PKB ini mengungkapkan, perusahaan yang ditunjuk Kemenag juga sangat tertutup dan tidak memenuhi terstandar. Sehingga patut diduga ada ‘patgulipat’ yang menguntungkan pejabat di Kemenag dan merugikan jemaah.
Masalah yang ditemukan Pansus, berkaitan pemondokan. Pemenang tender menyerahkan pengerjaan ke perusahaan lain. Perusahaan itu pun kemudian mengalihkan lagi ke perusahaan lokal.
“Kondisi itulah yang menyebabkan penumpukan jemaah saat wukuf dan jauhnya lokasi pemondokan jemaah,” jelas Marwan
Soal dugaan penyalahgunaan kuota haji tambahan sebanyak 20 ribu jemaah murni inisiatif Kemenag. Dengan temuan ini, kata Marwan, mematahkan dalih Dirjen Haji Kemenag yang mengatakan keputusan membagi kuota sama banyak untuk haji reguler dan haji khusus atas permintaan Arab Saudi.
Selain itu, Marwan menjelaskan Pansus Haji menemukan banyak dokumen perjanjian yang tidak beres, janggal dan asal-asalan, serta sikap Kantor Urusan Haji (KUH) yang tidak transparan.
"Banyak perusahaan pemenang tender yang wanprestasi, tapi tetap digunakan.Intinya KUH Arab Saudi sangat buruk kinerjanya," Marwan menegaskan.
Terhadap berbagai masalah itu, Marwan pun meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus pelaksanaan haji 2024 demi perbaikan.
Dia lantas menyoroti besarnya anggaran negara untuk pelaksanaan ibadah haji 2024, yakni lebih dari Rp8 triliun.
“Semakin tahun semakin banyak masalah dan penyelenggara hanya berorientasi keuntungan, bukan layanan jemaah," kata Marwan. (*)
Sumber: kilat
Foto: Temuan baru pansus angket haji 2024. (Freepik)
