Masyarakat adat di Kampung Wogikel Distrik Dalam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan merasa terancam akibat pelibatan aparat TNI yang menjaga kawasan program Food Estate. Kondisi masyarakat yang terancam atas kehadiran militer di kawasan Food Estate itu diungkapkan oleh Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Merauke, Romo Pius Cornelis Manu.
Menurutnya saat ini daerahnya telah dijaga oleh ribuan aparat TNI. Penjagaan itu dilakukan seiring terjadi penolakan dari masyarakat adat dalam pembuatan proyek nasional food estate itu karena dinilai merusak alam.
"Dengan kehadiran rombongan keamanan bersenjata, secara psikologis masyarakat merasa terancam. Tidak punya perlindungan untuk ambil alih, tidak punya kekuatan untuk bersuara," kata Romo Pius dalam acara diskusi media bertema: 'Dampak Buruk Food Estate di Merauke' di Kantor Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Jakarta, Rabu (25/9/2024).
Romo Pius menyebut jumlah pasukan TNI mencapai 5 batalion atau sekitar 5 ribu orang. Padahal, masyarakat adat di Kampung Wogikel Distrik Dalam sendiri jumlahnya tidak sebanyak itu.
"Jadi bagaimana mungkin masyarakat memberangus? Jelas itu tidak bisa. Namun, masyarakat hari ini dan kemarin terus menunjukan sikap perlawanan," tegasnya.
Salah satu bentuk perlawanan masyarakat setempat dengan lakukan protes langsung kepada Plt Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi untuk menolak pelaksanaan proyek food estate. Para masyarakat adat lakukan demonstrasi sambil melumuri badannya.
Selain menyatakan penolakan proyek food estate, masyarakat juga meminta gubernur mengungkap pihak yang membolehkan perusahaan yang masuk ke wilayah mereka untuk kerjakan food estate tersebut.
"Tolong cari tahu siapa-siapa yang menentang kami. Sebab perusahaan ini tidak mungkin masuk ke wilayah kami tanpa ada penghubung. Pasti ada pihak-pihak tertentu yang menghubungi atau yang mempunyai relasi dengan yang di Jakarta sana," pungkasnya.
Sumber: suara
Foto: Ilustrasi TNI. [ANTARA]
