Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas mendesak desak RS Medistra, Jakarta Selatan segera klarifikasi kabar larang karyawang menggunakan jilbab.
"Jika benar hal demikian telah terjadi maka tentu saja hal tersebut sangat tidak etis dan sangat menyakiti hati umat Islam," kata Anwar Abbas dalam keterangan tertulis,Senin 2 September 2024.
Selain menyakiti umat Islam, Anwar menegaskan larangan menggunakan jilbat juga bertentangan dengan pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945.
Dalam kesempatan itu, Anwar juga juga meminta Kementerian Kesehatan agar turun melakukan investigasi.
"Karena jika benar hal demikian telah terjadi, maka berarti RS tersebut telah melakukan pelanggaran HAM dan konstitusi serta telah merusak kerukunan hidup antar umat beragama di negeri ini dan hal demikian tentu saja tidak kita inginkan,” katanya.
Sementara itu, Direktur RS Medistra dr Agung Budisatria menyampaikan permohonan atas kegaduhan karena viralnya larangan penggunaan jilbab.
"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat isu diskriminasi yang dialami oleh salah seorang kandidat tenaga kesehatan dalam proses rekrutmen. Hal tersebut kini tengah dalam penanganan manajemen,"katanya.
Ke depan kata Agung, pihaknya akan terus melakukan proses kontrol ketat terhadap proses rekrutmen ataupun komunikasi.
"Sehingga pesan yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, viral di media sosial RS Medistra keluarkan kebijakan larangan pemakaian jilbab.
Kebijakan itu bocor setelah Dr. Diani Kartini, SpB., Subsp.Onk(K), bertanya lewat surat kepada Manajemen Rumah Sakit Medistra mengenai kebijakan yang meminta calon pegawai membuka jilbab jika diterima bekerja. Surat yang ditulis dr Diani tersebut kemudian viral. (*)
Sumber: kilat
Foto: Waketum MUI Anwar Abbas Desak Kemenkes Investigasi RS Medistra Soal Larangan Penggunaan Jilbab (dok. Media Center Haji)
