Sampai saat ini pada umumnya masyarakat membaca Pemerintahan Prabowo Gibran masih dalam posisi “wait and see”. Meski disadari bahwa keduanya menang secara kontroversial atau produk rekayasa dari cawe-cawe Jokowi sebagai Presiden, akan tetapi rakyat mencoba sementara menutup mata, asal ke depan ada perbaikan.
Perbaikan ke depan bukan menutup kasus ke belakang tetapi membenahi, membersihkan dan menghukum peristiwa yang terjadi di belakang. Tindakan tersebut di samping memberi landasan ke depan, juga untuk membangun kepercayaan dan daya dukung rakyat pada pemerintahan Prabowo. Hal ini tentu bernilai strategis, meski untuk ini harus dimiliki keberanian moral dan keberanian mental.
Pertanyaannya Prabowo itu pemberani, pura-pura berani atau tidak berani alias pengecut ?
Sekurangnya ada lima komponen strategis yang harus dibahagiakan sebagai causa dukungan rakyat, yaitu :
Pertama, umat Islam yang merasa terzalimi diantaranya kasus pelanggaran HAM berat KM 50 yakni penyiksaan dan pembunuhan enam syuhada. Prabowo harus membuka kembali kasus yang secara tidak langsung telah menimpa pendukungnya pada Pilpres 2019. Sudah ada beberapa novum sebagai bahan tagihan janji Kapolri Listyo Sigit.
Kedua, buruh yang terus berjuang untuk penghapusan UU Cipta Kerja. Saatnya Prabowo mengambil kebijakan untuk memenuhi tututan kaum buruh tersebut. Secara hukum MK telah pernah menyatakan Pemerintahan Jokowi keliru memproses dan menetapkan UU yang berpihak pada kaum majikan dan pemilik modal tersebut.
Ketiga, kalangan purnawirawan yang mempermasalahkan Kepres 17 tahun 2022, Inpres 2 tahun 2023 dan Kepres 4 tahun 2023 karena aturan ini terkesan memberi angin dan pembelaan kepada PKI dan keluarganya. Menyalahkan TNI dan umat Islam sebagai pelaku pelanggaran HAM berat. Prabowo mesti mencabut Kepres dan Inpres Jokowi tersebut.
Keempat, mahasiwa yang berteriak keras meminta agar Jokowi ditangkap dan diadili akibat kejahatan politik yang dilakukannya selama memerintah, termasuk kejahatan politik nepotisme. Prabowo jangan menghalangi proses hukum atas Jokowi dan keluarganya. Buktikan pidato “tidak ada yang kebal hukum” dengan implementasi di lapangan.
Kelima, rakyat kebanyakan butuh akan harga murah BBM, turunkan harga dan tetap pertahankan subsidi. Transportasi adalah hal yang pokok. Menentukan bagi kehidupan rakyat banyak. Kenaikan harga dengan cara keji ala Jokowi stop.
Selama tidak ada kebijakan konkrit dan strategis yang diambil, maka Prabowo akan dianggap sebagai tokoh yang hanya senang pada omong semata. Kabinet gembrot menjadi pajangan politik yang tidak berguna. Seribu kali model “pembekalan” Akmil dilakukan hanya akan menjadi pertunjukan dari karnaval “tentara-tentaraan”. Seragam yang ternoda oleh pencitraan dan sekedar gaya-gayaan.
Jadi, Pemerintahan Prabowo itu akan dipercaya rakyat jika…
Jika tidak, Prabowo itu ternyata sama saja dengan Jokowi bahkan bisa lebih parah. Ia akan dimusuhi oleh rakyatnya sendiri. Kasihan.
Bandung, 27 Oktober 2024
by M Rizal Fadillah
Pemerhati Politik dan Kebangsaan
______________________________________
Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
