JAKARTA- Rombongan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beserta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengalami kecelakaan saat di Bali, Kamis (24/10/2024).
Menurut Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, kecelakaan terjadi saat tim akan melakukan observasi di tengah laut, wilayah Desa Penyaringan, Mendoyo, Bali.
Observasi tersebut terkait Kajian Kerentanan Korupsi pada Kebijakan Perikanan Tangkap KKP.
"Tim menaiki kapal dan terbalik karena terjangan ombak, saat melakukan tinjauan lapangan ke keramba budidaya lobster yang berlokasi di tengah laut," ungkap Tessa, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (26/10/2024).
Adapun total orang yang mengalami kecelakaan ada sembilan orang.
Beberapa di antaranya adalah dari Inspektorat KKP, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan serta Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP).
Tessa mengungkapkan, mereka dalam kondisi baik karena sebelumnya telah mendapat pertolongan pertama di Puskesmas Mendoyo sebelum dirujuk ke RSUD Negara.
Kronologi kecelakaan tim KPK dan KKP
Kapolsek Mendoyo, Kompol I Dewa Gede Artana mengatakan, peristiwa ini terjadi di area keramba lobster yang terletak di Pantai Tembles.
Menurut keterangan perusahaan, kecelakaan terjadi pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WITA.
Artana mengatakan, moda transportasi yang digunakan rombongan KPK dan KKP menuju lokasi observasi adalah banana boat yang memiliki kapasitas 10 orang.
Satu unit banana boat ditumpangi oleh sembilan orang anggota KPK dan KKP beserta pemandu. Delapan orang di antaranya laki-laki dan satu orang perempuan.
Sekitar 50 meter dari bibir pantai, mesin kapal tiba-tiba mati dan pada saat itulah ombak menghantam banana boat.
"Kapal motor mesin tiba-tiba mati, sehingga posisi melintang, dihantam ombak jadi terbalik pada kedalaman 150 cm, masih dangkal," jelasnya, kepada Kompas.com, Sabtu.
Artana mengungkapkan, ia tidak mengetahui bagaimana proses evakuasi. Pasalnya, tim KPK dan KKP tidak melapor ke kepolisian saat sedang bertugas.
"Mereka datang tidak menginformasikan ke kami, tidak mengasih tahu aparat desa, hanya pihak perusahaan saja," pungkasnya. I kps
