Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, menanggapi pidato kenegaraan perdana Prabowo Subianto setelah dilantik sebagai Presiden RI. Watubun mencatat bahwa Prabowo sama sekali tidak menyebutkan soal Ibu Kota Negara (IKN) dalam pidatonya.
Menurut Watubun, absennya pembahasan tentang IKN mungkin menandakan bahwa Prabowo sedang memprioritaskan isu lain.
"Kemudian Pak Prabowo tidak menyebut itu. Pak Prabowo sendiri pasti memprioritaskan hal-hal yang menjadi prioritas hari ini," kata Komar di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).
Ia mengungkapkan bahwa kondisi saat ini, yang dipengaruhi oleh geopolitik, pasti menguras tenaga. Selain itu, ada tanggung jawab untuk membayar utang negara.
"Karena kondisi nasional seperti begini, pengaruh geopolitik global tentu menguras banyak tenaga. Kita punya utang luar negeri sekarang ini sebesar 8.400 triliun," katanya.
"Tahun depan, kita harus membayar lebih dari 1.000 triliun. Ini adalah beban yang harus diselesaikan oleh Pak Prabowo. Jadi, saya pikir itu bagian dari sikap Pak Prabowo untuk menggarisbawahi mana yang menjadi prioritas," sambungnya.
Menurutnya, Prabowo sudah benar memprioritaskan rakyat kecil.
"Saya kira, jika orang masih dalam kondisi seperti ini, kita harus bertahan di Jakarta. Tidak mati, kan? Tapi kalau rakyat kita utamakan yang fisik-fisik, lalu rakyat menderita, harga pangan naik, segala macam naik, kasihan rakyatnya. Karena Prabowo tadi menekankan terus soal rakyat kecil. Saya terharu ketika dia menyampaikan, waktu kita berdua belum punya APBN, rakyat kecil yang membiayai militer kita dan perjuangan kita. Berarti dia memahami betul itu. Maka sebaiknya memang kita harus melihat skala prioritas dulu," ujarnya.
Saat ditanya tentang kemungkinan Keppres IKN tidak akan ditandatangani oleh Prabowo, Komar hanya menjawab diplomatis.
"Jangankan Keppres, UU pun kalau tidak bisa kita lakukan, mau dipaksa lewat mana? Kalau tidak ada uang, mau apa?" pungkasnya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto sama sekali tidak menyinggung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pidato kenegaraan perdananya usai dilantik menjadi Presiden ke-8 RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).
Dari pantauan Suara.com, hampir selama 30 menit Prabowo berpidato, tidak ada IKN yang disebut olehnya.
Padahal sebelumnya, Prabowo pernah berjanji untuk melanjutkan mega proyek yang menjadi peninggalan Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Umum Partai Gerindra itu hanya menekankan pentingnya swasembada pangan, lalu mengenai korupsi, dan persoalan demokrasi.
Prabowo hanya menegaskan bahwa pemimpin harus bekerja untuk rakyat, bukan untuk kerabat atau diri sendiri.
"Kita harus selalu ingat bahwa setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat bahwa pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan, bukan, bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri, bukan kita bekerja untuk kerabat kita, bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin harus bekerja untuk rakyat," ujarnya.
Menurutnya, rakyat belum menikmati hasil kemerdekaan. Pasalnya, masih banyak rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan.
"Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah, saudara-saudara sekalian. Kita sebagai pemimpin politik jangan terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas," ujarnya.
Kemudian, Prabowo hanya berjanji bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia.
"Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama para pakar yang membantu saya, saya yakin paling lambat dalam empat sampai lima tahun kita akan swasembada pangan, bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," pungkasnya.
Sumber: suara
Foto: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato usai dilantik pada sidang paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). [ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/app/YU]
