Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengomentari penangguhan gelar doktor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia oleh Universitas Indonesia (UI).
Juru Kampanye JATAM, Alfarhat Kasman memuji langkah UI yang menangguhkan gelar doktor Bahlil.
Pasalnya, Kasman menganggap saat Bahlil diluluskan, justru banyak masalah yang dihadapi oleh UI.
"Penangguhan gelar doktoral Bahlil memang sudah seharusnya dilakukan mengingat ada begitu banyak masalah yang ditimbulkan dari kelulusan Bahlil di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI sendiri."
"Termasuk dugaan perjokian serta klaim terhadap UI menjadi institusi pendidikan yang hadir untuk melayani kekuasaan politik yang sangat kotor," jelasnya kepada Tribunnews.com, Rabu (13/11/2024).
Kasman juga menyebut penangguhan gelar doktor Bahlil diduga kuat lantaran disertasi miliknya hasil perjokian.
Dia mengungkapkan hal itu berdasarkan pencatutan JATAM dalam disertasi Bahlil.
Kasman menuturkan sebenarnya JATAM memang sempat dijadikan sebagai narasumber oleh seseorang bernama Ismi Azkya yang mengaku menjadi peneliti di Lembaga Demografi UI.
Namun, imbuhnya, segala keterangan dari JATAM yang disampaikan kepada Ismi ternyata digunakan untuk kepentingan disertasi Bahlil.
"Kami secara tegas mengatakan disertasi Bahlil tidak murni dikerjakan oleh Bahlil sendiri. Faktanya sudah ada ketika Ismi Azkya datang menemui kami untuk kepentingan penelitian dan dia mengatakan untuk kepentingan penelitian pribadi," jelasnya.
"Tapi nyatanya keterangan-keterangan yang kami sampaikan persis dengan apa yang dikutip dalam disertasi Bahlil," tegas Kasman.
Dia juga menuturkan setelah JATAM mengetahui keterangan pihaknya digunakan untuk kepentingan disertasi Bahlil, Ismi memblokir kontak dirinya.
"Bahkan Ismi sekalipun setelah saya konfirmasi terkait hal ini, nomor saya langsung diblok," katanya.
Kasman pun menuntut kepada UI agar disertasi Bahlil yang keterangannya bersumber dari JATAM dihapus.
Selain itu, dia juga berharap agar gelar doktor Bahlil tidak hanya ditangguhkan, tetapi dibatalkan.
Tak cuma itu, Kasman menginginkan adanya audit menyeluruh terkait pemberian gelar doktor kepada para pejabat negara dari UI.
"Jangan sampai praktik seperti ini tidak hanya dilakukan oleh Bahlil, tetapi ada banyak pejabat negara yang lulus dengan praktik kotor untuk melayani kekuasaan seperti ini," tegasnya.
Sumber: tribunnews
Foto: Ketua umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia didampingi pengurus elit partai mengumumkan kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024-2029 di Jakarta, Kamis (7/11/2024). Bahlil menyampaikan pemilihan para pengurus atas dasar pertimbangan berbagai aspek serta mendengarkan masukan dari organisasi hingga organisasi sayap partai Golkar. Pada kesempatan tersebut Bahlil membantah isu tentang Presiden ke-7 Joko Widodo masuk jajaran pengurus partai Golkar. Tribunnews/Jeprima/Tribunnews/Jeprima
