WASHINGTON - Sistem Pemilu Amerika Serikat (AS) melalui “electoral college” telah menjadi tradisi selama lebih dari dua abad.
Seiring waktu, sistem tersebut menuai pro dan kontra, dengan ratusan proposal diajukan ke Kongres Amerika Serikat untuk mereformasinya.
Tidak seperti Indonesia, yang presidennya dipilih melalui pemilu dengan sistem suara terbanyak, Amerika Serikat menggunakan sistem “electoral college”.
Dalam sistem itu, warga AS tidak memilih presiden secara langsung, melainkan berdasarkan suara mayoritas elektor atau sekelompok orang yang mewakili para pemilih di setiap negara bagian.
Elektor umumnya merupakan pejabat, pemimpin partai politik, atau orang-orang di negara bagian yang memiliki afiliasi pribadi maupun politik dengan calon presiden dari partai mereka.
Melalui pemungutan suara pada pemilu, pemilih sebenarnya memberikan suara mereka kepada para elektor, yang nantinya akan memilih presiden yang memperoleh suara mayoritas di negara bagiannya.
Terdapat 538 elektor dari seluruh negara bagian di Amerika Serikat.
Setiap negara bagian memiliki jumlah elektor yang berbeda-berbeda, yang biasanya proporsional dengan jumlah populasi di negara bagian masing-masing.
Calon presiden harus meraih setidaknya 270 suara elektoral untuk bisa memenangkan pemilu.
Pro dan kontra "electoral college" dalam Pilpres AS
Pemilihan melalui elektor menjadi kekhasan Amerika Serikat yang tidak terlepas dari tradisi dan para perumus konstitusi negara itu. Inilah salah satu faktor yang mendasari argumen pendukung sistem tersebut.
Arya Budi, pakar politik dan pemilu di Universitas Illinois Urbana-Champaign, menjelaskan kepada VOA pada Rabu (30/10/2024), bahwa jika menilik sejarahnya, sistem electoral college dirancang sebagai respons untuk menghindari kekuasaan yang terlalu besar, bahkan absolut, dari satu cabang pemerintahan,
Menurutnya, para pemikir dan pendiri negara itu ingin memastikan bahwa pemilihan presiden tidak hanya bergantung pada suara langsung dari rakyat, melainkan juga melibatkan perwakilan yang dianggap lebih mampu dan terdidik untuk memilih pemimpin.
Laporan Congressional Research Service tahun 2009 juga menyatakan para pendukung electoral college menilai sistem tersebut membantu semua negara bagian agar tetap terdengar dan berperan penting dalam berbagai bidang pemerintahan.
Di sisi lain, Joshua Holzer, lektor ilmu politik dari Westminster College, Missouri, mengatakan, meski negara-negara bagian yang lebih padat penduduk mendapatkan lebih banyak suara elektoral dan negara-negara bagian yang lebih sedikit penduduknya mendapatkan lebih sedikit suara elektoral, sebenarnya jumlah suara elektoral per negara bagian tidak sepenuhnya proporsional berdasarkan jumlah penduduk. I kps
