Aneh. Benar-benar aneh. PKS hampir 10 tahun jadi oposisi Jokowi. Detik-detik akhir Jokowi lengser, PKS bergabung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Bukti yang sulit disangkal kalau PKS bergabung Pemerintahan Jokowi ketika DPR bersama rezim Jokowi menolak Putusan Mahkamah Konstitusi tentang penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah di Pilkada serentak 2024 melalui RUU Pilkada yang ditolak mayoritas rakyat.
Jokowi juga sebelumnya memborong partai-partai di Jakarta minus PDIP dalam KIM Plus untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan dengan mencalonkan RIKA-Suswono. Operasi jahat yang diarsiteki oleh Jokowi berhasil menjegal Anies Baswedan.
Belakangan FPI Jakarta ikut jejak PKS. Mendukung calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, RIKA-Suswono yang didukung oleh Jokowi. Sebuah langkah aneh FPI mendukung Jokowi yang telah membubarkan Front Pembela Islam (FPI). Kini berganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam.
Dalam jejak digitalnya, Ridwan Kamil alias RIKA mendukung pembubaran FPI. Bahkan RIKA pernah menyebut FPI dalam cuitannya di twitter pada bulan Agustus 2010.
Dicuitan tersebut, RIKA membahas tentang ciri manusia pendek akal. Menurut RIKA, “Manusia pendek akal kecil volume otaknya besar urat leher dan volume suaranya hastag FPI,” tulis Ridwan Kamil.
FPI lupa atau pura-pura lupa atau tergoda indahnya kekuasaan _ala_ PKS. Posisi calon wakil gubernur dari PKS bisa membuat lupa semuanya. Peristiwa pembantaian 6 Laskar FPI di KM 50 yang terjadi 7 Desember 2020. Bahkan nyawa Imam Besar Habib Rizieq Shihab terancam.
Sebenarnya Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab menjadi target utama pembunuhan. Allah subhanahu wata’ala menyelamatkan nyawa Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab dan keluarga dari operasi jahat yang tidak mustahil Jokowi mengetahui hal itu.
Pasalnya ketika peristiwa itu terjadi, Jokowi masih menjabat Presiden. Ada indikasi kuat keterlibatan Jokowi dan beberapa petinggi militer dan kepolisian. Imam Besar Habib Rizieq Shihab dianggap ancaman nyata rezim Jokowi dan antek-anteknya.
Anehnya di Pilkada serentak tahun 2024 khususnya Pilkada Jakarta, FPI mendukung Jokowi. Sebagaimana diketahui RIKA-Suswono merupakan pasangan calon yang didukung Jokowi.
Pilihan FPI Jakarta ini kemungkinan salahsatunya karena tidak mau mendukung kader PDIP, Pram-Rano atau Bang Doel. Padahal Pilkada bukan memilih partai melainkan memilih figur. Partai politik hanya kendaraan pasangan calon untuk berkontestasi. Meski Pram-Rano atau Bang Doel kader PDIP tidak serta merta Pram-Rano anti Islam. Tidak ada rekam jejak Pram-Rano alias Bang Doel anti Islam.
Sementara rekam jejak Jokowi selama jadi presiden jelas. Selain bernafsu memenjarakan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab sehingga terpaksa Imam Besar FPI tersebut harus mengasingkan diri ke Arab Saudi.
Bahkan nyawa Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab terancam pada peristiwa pembantaian dan pembunuhan 6 Laskar FPI, 7 Desember 2020. Tidak sampai disitu, Jokowi juga membubarkan Front Pembela Islam.
Kalau hanya soal penjualan saham perusahaan bir tampaknya bukan permasalahan serius. Penjualan saham bir milik Pemerintah Provinsi Jakarta pernah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Anies Baswedan. Terganjal di DPRD lantaran tidak mendapat restu PDIP.
Sekarang konstelasi politik di DPRD Jakarta berubah pasca Pemilu 2024. PKS memperoleh kursi terbanyak. Ketua DPRD Jakarta pun dari PKS. Soal keinginan FPI itu, penjualan saham bir tinggal ketuk palu. Karena pernah diajukan oleh Gubernur Anies Baswedan.
Tanpa mendukung RIKA-Suswono pun perusahaan bir milik Pemerintah Provinsi Jakarta itu pasti terjual. Siapapun pemenang Pilgub Jakarta. Palunya sudah dipegang oleh PKS. Tinggal political action PKS penjualan saham bir pasti jadi.
Fakta integritas yang ditanda tangani oleh RIKA-Suswono tidak sebanding dengan kedzaliman Jokowi terhadap Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab, pembantaian 6 Laskar FPI yang hingga kini belum terungkap dan pembubaran FPI oleh Jokowi.
Bandung, 18 Rabiul Awwal 1446/20 November 2024
Oleh: Tarmidzi Yusuf
Kolumnis
______________________________________
Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
