Taipan etnis Cina, saat ini sudah bisa mengendalikan pemerintah, menguasai Indonesia dalam faktor teknis dan strategis, kepentingan publik di semua lini, dari sektor hulu hingga ke sektor hilir.
Taipan etnis Cina pada era Orde Lama dan Orde Baru hanya fokus pada bidang ekonomi yang terbatas dan elitis, kini sudah merambah ke semua sektor menguasai hajat hidup rakyat.
Bisnisnya pun sudah mengamankan dan menggunakan aparat di topang undang-undang untuk mengembangkan gurita bisnisnya. Semakin digdaya secara kualitatif dan kuantitatif dalam penyelenggaraan negara.
Kekuatan kapitalistik nya sudah mengatur konstitusi dan demokrasi. Dunia usaha mewujud oligarki, terus terstruktur, sistematik dan masif mengendalikan pemerintah dan negara.
Sumber daya manusia baik pejabat maupun rakyat serta sistem yang menghasilkan produk politik dan hukum, sempurna di kuasai etnis Cina dalam tataran individu, kelompok dan sebagai representasi negara yang menjadikan kekuatan kapitalnya sebagai dasar, cara untuk menguasai Indonesia.
Tak puas dengan menguasai sumber daya alam meliputi minyak, emas, batubara hingga nikel. Mereka sudah merambah retail bisnis kecil seperti Alfamart, Indomaret masuk di pedesaan.
Bisnis bukan hanya merambah industri perkotaan sampai ke pelosok desa, laut dan pegunungan tak lagi menyisakan kekayaan bagi rakyat Indonesia.
Sangat tragis hampir 80% lahan di Indonesia dikuasai 1% dari seluruh rakyat Indonesia, tak lebih dari 25 orang pengusaha.
Hanya dalam 2 ( dua ) periode kepemimpinan rezim Jokowi, oligarki korporasi yang dipimpin etnis Cina seperti 9 ( sembilan ) Naga sempurna menguasai hajat hidup orang banyak.
Ekonomi nasional terkapar, sementara institusi negara seperti Partai Politik , DPR-MPR, MA, Kejakgung, MK, TNI-POLRI hingga KPU, tak lepas dari pengaruh oligarki, pemilik modal besar yang sudah terjun ke ranah politik.
Bahkan pemilu dan pilpres 2024 sudah direkayasa sedemikian rupa hasilnya meski belum dilaksanakan. Bahkan pemilu, pilpres 2029 dan 2034 sudah dalam skenario yang sistematis terorganisir sudah bisa menentukan siapa presiden dan pemerintahannya, yang bisa menjadi boneka dan ternak- ternak oligarki.
Konstitusi dan demokrasi bisa dibeli, bahkan semua politisi, birokrat hingga presiden tak bisa lepas dari keinginan etnis Cina yang bertransformasi sebagai mafia oligarki. Pada akhirnya akan melakukan kolonialisasi dan aneksasi terhadap NKRI.
Serbuan TKA yang disambut karpet merah, jerat utang dan penguasaan ekonomi politik Cina, memberi tanda SOS bagi keberadaan dan keberlangsungan NKRI. Menjadi tanda-tanda ada upaya menjadikan Indonesia sebagai negeri jajahan Cina.
Taipan etnis Cina yang tidak ada kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan RI, bahkan sebagai penghianat telah menjadi penguasa yang seolah-olah menjadi pemilik negeri ini.
Dominasi dan hegemoni etnis Cina dalam ekonomi politik nasional menjadi cermin bobroknya mentalitas pemimpin dan pejabat di negeri ini.
Perilaku menyimpang berupa korupsi, tradisi suap, dan upaya menghalalkan segala cara demi memenuhi ambisi dan tujuan meraih jabatan serta kekayaan telah menjadi konspirasi jahat antara taipan oligarki Cina meluas di semua lini pejabat birokrasi.
Oligarki hitam yang eksploitatif berselingkuh dengan para bejabat bermental bejad. Kekuasaan para pelacur dan penghianat-penghianat bangsa Indonesia ini, perlahan tapi pasti mengancam kedaulatan NKRI yang dan membawa Indonesia ke dalam jurang kehancuran
Rakyat pribumi di pinggirkan dalam selimut kemiskinan dan hidup menderita, sementara segelintir orang dan kelompok berpesta pora menikmati kekayaan dan fasilitas negara.
Sepatutnya bangsa Indonesia sadar bahwa negerinya diambang kehancuran dalam genggaman negeri tirani Cina Komunis.
Rakyat harus berani dan bangkit melakukan langkah-langkah dan tindakan revolusioner. Akankah rakyat Indonesia, memahami dan menyadari substansi realitas penguasa saat ini ?. Bahwa sejatinya penguasa Indonesia saat ini hanya sebagai budak kapitalis Taipan Oligarki. (*)
Oleh: Sutoyo Abadi
Koordinator Kajian Politik Merah Putih
______________________________________
Disclaimer: Rubrik Kolom adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan oposisicerdas.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi oposisicerdas.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
