Anggota Komisi III DPR RI fraksi PKB, Abdullah, berharap kepada aparat penegak hukum tak tebang pilih dalam menindak kasus Judi Online atau Judol. Apalagi jika ada indikasi orang dalam bermain dalam kasus tersebut.
"Harusnya (polisi) jangan tebang-tebang pilih ya," kata Abdullah ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2024).
Menurutnya, permasalahan judol ini sudah masuk dalam kategori darurat. Terlebih sudah ada kasus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ditangkap terkait hal itu.
"Karena kalau sudah ada indikasi orang dalam yang bermain, itu kan bagi kita ini sudah darurat, darurat sekali. Karena kalau orang dalam itu kan tau celahnya, tahu pola permainannya, jangan-jangan yang ditangkap kemarin itu hanya sebagian kecil. Hanya sebagian kecil yang bermain ataupun yang sengaja dikorbankan," ujarnya.
Sebenarnya, kata dia, kebijakan pemerintah soal pemberantasan judol sudah sangat bagus. Hanya saja dinilai akan jadi percuma jika ada oknum tertentu melindungi.
"Sebenarnya political will dari pemerintahan kita sudah bagus ya, perketatanya kemarin kasus para marketing judi online ini kan dulu kan masih gampang lah, link gacor-gacor, sekarang kan pakai kayak (Gunawan) Sadbor kemarin kan enggak secara terbuka marketing-nya, dia cuma disawer sama akun judol, disisipin dikit, sudah sebegitunya sebenarnya pemerintah," katanya.
"Dari sisi regulasi dan sosialisasi terkait literasi digital juga sudah luar biasa, tapi kan lagi-lagi percuma kalau memang literasi digital dan sosialisasi terkait bahaya judi ini lain-lain terus dijalankan, tetapi internal sendiri yang melindunginya," imbuhnya.
Untuk itu, ia mendukung aparat penegak hukum serius dalam memberantas judol.
"Penegakannya harus serius, jangan tebang pilih, jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah," pungkasnya.
Sumber: suara
Foto: Ungkit Kasus Sadbor, Komisi III Minta Polisi Tak Tebang Pilih Berantas Judol: Jika Ada Indikasi Ordal Berarti Darurat. (TikTok/sadbor86)
