Aparat kepolisian telah bekerja keras dan profesional dalam mensukseskan Pilkada serentak 2024 sehingga bisa berjalan damai tanpa gesekan berarti di masyarakat.
Namun para politikus PDIP terus menyudutkan aparat kepolisian yang dianggap ikut cawe-cawe dalam Pilkada 2024. Mereka menyebut dengan sebutan Partai Coklat turut berperan aktif terutama di Pilkada Jawa Tengah dan Sumatera Utara.
Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar menuding pernyataan politikus PDIP terutama Deddy Sitorus dalam menyudutkan Polri sangat tendensius.
“Pernyataan Deddy Sitorus yang meragukan netralitas Polri mungkin yang bersangkutan sedang tidak baik-baik saja karena jagoannya banyak menelan kekalahan sehingga perlu mencari kambing hitam,” tegas Semar kepada wartawan, Sabtu, 30 November 2024.
Ia menyinggung kekalahan PDIP di berbagai wilayah khususnya Jateng membuat Deddy Sitorus meradang.
“Deddy Sitorus sebagai kader merasa terpukul bahkan kelihatannya sudah hampir gila dengan membabi buta mengkambinghitamkan aparat untuk meluapkan kekecewaannya. Harusnya (dia) intropeksi diri lah dan lakukan evaluasi bukan justru salahkan orang lain itu kan terkesan pecundang ya," ungkap Semar.
Menurut aktivis 98 ini, kepolisian di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prasetyo sangat menjunjung tinggi profesionalitas dalam menjalankan tugas sehingga mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.
“Kapolri selama ini tegak lurus dengan aturan bahkan sampai saat ini saja dukungan publik masih sangat tinggi mencapai 75 persen ke atas, jadi kalo hanya Deddy Sitorus yang tidak suka berarti mungkin saja karena kepentingannya terganggu atau tidak diakomodir karena Kapolri Jenderal Sigit sangat profesional dalam menjalankan tugasnya,” ungkapnya lagi.
Ia juga mengingatkan Deddy Sitorus untuk tidak asal bicara dengan meragukan netralitas aparat selama gelaran Pilkada serentak berlangsung.
“Tidak perlu lah asal bicara kalau memang memiliki bukti-bukti silakan laporkan saja dan bukan asal menuduh saja karena justru sudah menjadi rahasia umum kalau dugaan kuat selama ini partai dia lah yang disupport penuh oleh institusi negara jadi jangan seolah-olah maling teriak maling,” tegasnya.
Lebih lanjut, Semar menyinggung kader PDIP, Harun Masiku yang kini masih buron, seakan-akan mendapat perlindungan dari partai.
“Lebih baik diurus saja dulu kader partainya itu, Harun Masiku yang sampai sekarang ini sepertinya masih saja dilindungi tidak diserahkan ke penegak hukum. Jangan-jangan kalau tertangkap akan terjadi tsunami besar di PDIP yang sangat mungkin menyeret para petinggi partainya ini,” beber Semar.
"Pilkada berjalan baik penuh kedamaian tentu ini prestasi dari kepolisian jadi harusnya diapresiasi Kapolrinya dan Pak Jokowi selama menjadi Presiden menorehkan berbagai capaian yang gemilang semestinya juga di apresiasi bukan dituduh macam-macam, memang sudah keblinger ini mereka," pungkasnya.
Saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Kamis, 28 November 2024, Deddy Sitorus dengan lantang menyebut Polri terlibat dalam Pilkada 2024. Ia pun menyalahkan Kapolri yang tidak bisa menjaga netralitas dari anak buahnya.
"Beliau (Kapolri) bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Ini tanggung jawab yang saya kira harus dibebani dipikul sepanjang sejarah kita," ujar Deddy.
Sumber: rmol
Foto: Kolase Harun Masiku dan Deddy Sitorus/RMOL
