Beberapa proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi warisan masalah atau penyimpangan bagi bangsa Indonesia.
Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari menilai banyak kebijakan tersebut telah merusak citra Indonesia sebagai negara maritim serta melemahkan kedaulatan hukum.
"Kami meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah strategis untuk mengatasi dampak buruk dari kebijakan yang disebut sebagai warisan anomali pemerintahan Jokowi," kata Noor Azhari kepada RMOL, Selasa malam, 21 Januari 2025.
Ia menyebut sorotan lembaga internasional seperti Organized Crime and Corruption Reporting Project (OOCRP) terhadap Indonesia semakin memburuk karena lemahnya penegakan hukum.
"Bahkan, lembaga OOCRP menempatkan Joko Widodo sebagai finalis tokoh kejahatan terorganisir dan korup atas sejumlah kebijakan kontroversial, termasuk reklamasi laut yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas," bebernya.
Ia juga menyinggung dugaan adanya persekongkolan sistematis antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam penerbitan sertifikat pesisir yang melanggar konvensi internasional.
"Hal ini memperkuat dugaan praktik manipulatif dan korupsi dalam perubahan tata ruang laut dan pesisir untuk kepentingan ekonomi elite lokal hingga nasional," ungkap dia.
“Kredibilitas Indonesia sebagai negara maritim dan pionir Konvensi Hukum Laut PBB harus dijaga. Penegakan hukum yang tegas dan strategi yang terkoordinasi sangat penting untuk membalik citra buruk di mata publik, ” pungkasnya.
Sumber: rmol
Foto: Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi)/Net
