Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel pagar laut didesak menyegel sekaligus membongkar pagar laut menggunakan bambu sepanjang 30,16 kilometer (km) di 6 kecamatan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten.
Dalam video yang beredar di media sosial terlihat adanya pemagaran di laut menggunakan bambu. Bambu ditancapkan di laut menjadi pagar yang ditumpuk tanah.
Alat berat eskavator juga nampak tengah mengeruk lumpur dan menumpuknya di tengah-tengah pagar bambu.
"KKP mestinya juga berani menyegel dan membongkar pagar laut di Tangerang. Sudah terlalu lama persoalan ini muncul tapi belum ada tindakan tegas," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan.
"Siapa pun di belakang pemagaran laut itu, Komisi IV DPR mendukung langkah berani dan tegas dari KKP," sambungnya.
Langkah tegas itu, kata Yohan, bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Terlebih, sekelompok masyarakat mengaku-ngaku bahwa mereka lah yang memasang pagar bambu tersebut.
"Masyarakat juga jangan mau dijadikan tameng pemagaran bambu. Itu tindakan pidana, jadi masyarakat jangan mau dikorbankan," kata Presidium MN KAHMI ini.
Menurut Yohan, KKP juga harus terus memonitor di semua wilayah pesisir Indonesia jangan sampai ada pemagaran bambu serupa.
"KKP kami minta monitor wilayah pesisir di seluruh Indonesia jangan sampai ada lagi pemagaran bambu yang menghalangi nelayan mencari nafkah," tegas politikus PAN ini.
Yohan menyampaikan, pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir harus memerhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat.
"Kalau bandel tidak melestarikan lingkungan dan tidak memperhatikan keberlangsungan ekonomi nelayan, tunda saja, evaluasi, batalkan proyek infrastruktur tersebut," pungkas Yohan.
Sumber: rmol
Foto: Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan/Ist
