Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak merespons rilis survei Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menempatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam daftar tokoh dunia yang terlibat dalam kejahatan terorganisir dan korupsi untuk tahun 2024.
Pengamat Politik Damai Hary Lubis (DHL) mengatakan, KPK tidak boleh takut untuk menelisik lebih jauh dan mengusut jika ditemukan dugaan korupsi Jokowi dan keluarga, sebagaimana rilis OCCRP.
DHL bahkan menyarankan ketimbang mengurusi perkara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kasus Harun Masiku, lebih baik KPK mengejar Jokowi.
“Daripada urus Sekjen PDIP Hasto dalam hubungan hukumnya dengan Harun Masiku, yang sekedar urusan internal partai. Sebaiknya KPK fokuskan lembaganya kepada perilaku (Jokowi) korupsi berskala kriminal kelas dunia,” kata DHL.
Dikatakan DHL, hasil rilis OCCRP tersebut menunjukkan bahwa Jokowi telah mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia.
“Membuat buruk nama negara RI yakni yang berasal dari riset OCCRP,” pungkansya.
Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) masuk daftar tokoh dunia kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
OCCRP merupakan organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda.
Mengutip laman resmi OCCRP hari ini, Selasa, 31 Desember 2024, Presiden Suriah Bashar Al Assad didapuk sebagai Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption sebagaimana voting jurnalis dunia serta pembaca.
Di luar nama Bashar Al Assad yang baru-baru ini digulingkan, ada lima tokoh dan pemimpin negara masuk nominasi dan mendapat suara terbanyak di bawah Bashar Al Assad, termasuk Jokowi.
"Para finalis yang memperoleh suara terbanyak tahun ini adalah Presiden Kenya, William Ruto; mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo; Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu; mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina; dan pengusaha India, Gautam Adani," demikian laporan OCCRP.
Sumber: rmol
Foto: Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Ist
