Anggota Badan Legislasi DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow merasa khawatir pemerintah memberikan izin usaha pertambangan kepada organisasi massa keagamaan dan perguruan tinggi sebagai bentuk pembungkaman terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Hal itu diungkap Yasti Soepredjo Mokoagow ketika rapat kerja bersama MUI, PUI, Walhi dan Kementerian ESDM membahas revisi undang-undang mineral dan batubara, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis, 23 Januari 2025.
Ia mempertanyakan bagaimana cara pemerintah yang akan memberikan izin tambang kepada 86 organisasi massa keagamaan, dan ribuan perguruan tinggi di Indonesia. Pasalnya, ia menilai pemberian izin tambang itu justru sebagai upaya pembungkaman terhadap sikap kritis perguruan tinggi dan ormas.
“Saya khawatir pemberian iup ini kepada ormas Keagamaan, perguruan tinggi adalah upaya pembungkan. Apabila Ormas bersuara kencang, perguruan tinggi bersuara kencang, itu bisa bernasib lain. Jadi kita khawatir,” kata Yasti Soepredjo Mokoagow dalam rapat.
Legislator dari Fraksi PDIP DPR RI ini meminta ormas perlu mencermati terhadap seluruh izin tambang yang diberikan pemerintah.
“Saya kira ormas-ormas dan perguruan tinggi jeli juga. Harus selektif betul terhadap pemberian izin khusus ini,” tutupnya.
Sumber: rmol
Foto: Anggota Badan Legislasi DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow/Net
