Pemagaran Laut Tangerang harus menjadi perhatian bagi Presiden Prabowo Subianto. Sebab, kasus ini menjadi satu dari sekian banyak penguasaan kekayaan negara oleh kaum oligarki dengan cara-cara memperhadapkan sesama anak bangsa. Persoalan yang dapat memicu perpecahan sesama anak bangsa yang berujung pada kerusuhan massa seperti peristiwa 98.
“Ini harus dihentikan, kita harus pandai melihat sejarah. Jangan sampai kerusuhan 98 terjadi, kerusuhan antar etnis,” kata Ketua Riset dan Advokasi Publik, LBH PP Muhammadiyah, Ghufroni, saat berbicara pada podcast Abraham Samad Speak Up, dilihat redaksi pada Jumat, 17 Januari 2025.
Ghufroni mengatakan, dari hasil analisis mereka, maka hal yang mengkhawatirkan atas pemagaran laut itu adalah gejolak yang terus menerus berkembang di masyarakat. Pemagaran yang terindikasi menjadi bagian dari upaya pembangunan pengembangan reklamasi untuk kepentingan proyek PIK 2 yang kini disebut bagian dari proyek strategis nasional (PSN).
“Ini kan sudah mulai adu domba, kita diperhadapkan sesama anak bangsa. Ini harus dihentikan, kita harus pandai melihat sejarah,” ujarnya.
Menurut Ghufron, saat ini proyek PIK 2 sudah terus memunculkan gejolak di masyarakat. Dan pemagaran laut di Tangerang ini menurutnya hanya menjadi satu dari bagian konspirasi besar yang menggambarkan adanya istilah ‘negara dalam negara’.
“Proyek ini tidak hanya di Tangerang, tapi sampai Merak. Makanya tanah disana sudah mulai pembebasan, mengerahkan kepala desa dan itu massif. Kalau ini terjadi, kita akan seperti Singapura, kita akan jadi penonton tidak ikut menikmati. Dan kita dikuasai pendatang,” ungkapnya.
Sumber: rmol
Foto: Tangkapan layar, Ketua Riset dan Advokasi Publik, LBH PP Muhammadiyah, Ghufroni, saat berbicara pada podcast Abraham Samad Speak Up/Repro
