Kelanjutan dari pembangunan megaproyek IKN mulai terdengar jelas, terbaru
Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi
Ibu Kota Politik di 2028.
Kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, Prabowo
memerintahkan agar ekosistem penunjang ibu kota politik seperti pembangunan
gedung perkantoran legislatif dan yudikatif beserta huniannya mulai
dirampungkan.
Tahap pembangunan kedua untuk mewujudkan IKN sebagai "ibu kota politik" pun
disetujui Prabowo dengan anggaran senilai Rp 48,8 triliun.
"Tahap kedua (pembangunan IKN) yang paling penting Presiden Prabowo
mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi Ibu Kota
Politik," ungkap mantan Menteri PUPR itu dalam keterangan pers setelah rapat
terbatas dengan Presiden Prabowo terkait IKN ini pada Selasa (21/1/2025)
lalu.
Basuki menuturkan, selain dibiayai oleh APBN, pembangunan IKN juga akan
dibiayai lewat mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang
nilainya mencapai Rp 60,93 triliun.
Meski proses KPBU ini masih dalam tahap studi kelayakan, Basuki menyebut
anggaran tersebut nantinya akan dipergunakan untuk membangun apartemen dan
rumah tapak, serta sejumlah infrastruktur seperti jalan dan multi utility
tunnels, dan pembangkit listrik tenaga surya.
Dibanding anggaran pada tahap pembangunan pertama, menurut Basuki anggaran
pembangunan IKN yang menyusut cukup drastis itu masih sangat cukup untuk
membangun sarana dan prasarana penunjang sebuah Ibu Kota Politik.
Selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama OIKN akan membentuk tim
desain dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk membangun
ekosistem Lembaga yudikatif dan legislatif.
Netizen pun berkomentar terhadap rencana Prabowo untuk membangun IKN menjadi
Ibu Kota Politik di tahun 2028.
Beberapa netizen berpikir apakah rencana pembangunan IKN sebagai Ibu Kota
Politik tersebut memiliki anggaran yang cukup hingga dugaan rencana tersebut
akan diundur kembali.
"Duitnya ada ngk pak?" tulis netizen.
"Yakinnnnn.....??" tanya netizen.
"Percayalah, nanti diundur lagi," duga netizen.
"Ayolah cukuplah dulu buang2 anggaran untuk melayani dan memberi fasilitas
ke pejabat2. Katanya "Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat"? Apakah kata
rakyat diartikan sebagai pejabat? Jadi pejabat untuk melayani dan
memperjuangkan hak rakyat apa minta dilayani sih?" tambah netizen.
Sumber
suara
Foto: Kolase foto Prabowo dan IKN. [Ist]
