Kritik tajam disampaikan politikus PDIP, Ganjar Pranowo, mengenai maraknya aktivitas deforestasi atau kegiatan penebangan pohon secara permanen yang mengubah kawasan hutan menjadi lahan nonhutan yang terjadi di Indonesia. Terutama akibat ekspansi besar-besaran perkebunan kelapa sawit.
Data menunjukkan bahwa setiap tahun, sekitar 684.000 hektare hutan hilang. Sebagian besar lahan dialihfungsikan untuk membuka perkebunan sawit.
Menurut Ganjar, penghancuran hutan yang menjadi rumah bagi satwa langka seperti orangutan dan harimau Sumatera bukan hanya menciptakan bencana ekologi tetapi juga kerugian ekonomi jangka panjang.
"Ekspansi sawit yang tidak terkendali dan jika perusahaan-perusahaan besar masih diizinkan caplok hutan-hutan primer dan sekunder dalam jangka panjang niscaya membawa kerugian ekonomi dan melahirkan bencana ekologi," kata Ganjar lewat video singkatnya di media sosial X, Jumat 17 Januari 2025.
Selain dampak ekologis, kontestan Pilpres 2024 itu juga menyoroti konflik agraria yang kerap terjadi akibat perluasan lahan sawit.
Di mana perusahaan sering menggunakan cara-cara intimidatif terhadap masyarakat adat dan warga setempat, bahkan melibatkan TNI dan Polri untuk menjaga kebun sawit dengan dalih 'aset nasional'.
"Jika sawit benar-benar aset negara, aset bangsa, maka rakyat adalah pemilik sahnya," tegas Ganjar.
Dia juga menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki peluang untuk meningkatkan produksi minyak sawit tanpa merusak hutan.
Ganjar pun mendorong pemerintah dan pelaku industri untuk menerapkan praktik ramah lingkungan yang melibatkan teknologi modern dan pendekatan berbasis komunitas.
"Saya yakin dengan cara-cara yang benar kita mampu merawat Indonesia, menjaga hutannya, melindungi keragaman hayatinya, dan mensejahterakan rakyatnya," demikian Ganjar Pranowo.
Sumber: rmol
Foto: Politikus PDIP Ganjar Pranowo/Istimewa
