Mabes TNI Tegaskan Prajurit Aktif Harus Mundur Jika Mengisi Jabatan di Luar 14 Kementerian

Sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, Mabes TNI memastikan bahwa para prajurit TNI aktif yang bertugas di luar organisasi TNI harus mundur atau pensiun dini bila mereka mengisi jabatan di luar 14 kementerian dan lembaga yang sudah diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang belum lama sudah direvisi. 

Baca Juga :Aliansi Pemuda Lintas Agama Demontrasi Kantor Kemenag, Desak Presiden Evaluasi Menag Nasaruddin

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan hal itu saat dikonfirmasi oleh JawaPos.com pada Senin (24/3). Menurut dia, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto juga sudah menegaskan hal itu. Bahwa tidak ada opsi lain bagi prajurit TNI aktif yang bertugas di luar 14 kementerian dan lembaga. Mereka hanya boleh mundur atau pensiun dini. 

”Untuk Hal ini  sudah jelas, panglima TNI sudah menegaskan bahwa anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil di luar yang sudah diamanatkan dalam Pasal 47 UU Nomor 34 Tahun 2004 harus pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas keprajuritan,” kata dia. 

Baca Juga :Heboh Model Majalah Dewasa Ngaku Selingkuhan Ridwan Kamil, Angkat Bicara Karena Nafkah Anak Tak Dipenuhi

Adapun 14 kementerian dan lembaga yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif sesuai dengan aturan tersebut terdiri atas:

1. Kemenko Polkam
2. Kemenhan 
3. Dewan Pertahanan Nasional
4. Sekretariat Presiden dan Sekretariat Militer Presiden
5. BIN
6. BSSN
7. Lemhannas
8. Basarnas
9. BNN
10. BNPB
11. BNPT
12. Bakamla
13. Kejaksaan Agung
14. Mahkamah Agung

Di luar 14 kementerian dan lembaga tersebut, prajurit TNI aktif wajib mundur dan pensiun dini. Misalnya, Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya yang kini menjabat sebagai direktur utama (dirut) Bulog. Di organisasi TNI, dia sudah dipindahkan dari jabatan komandan jenderal Akademi TNI menjadi staf khusus panglima TNI. 

Baca Juga :Fahri Hamzah Ditunjuk jadi Komisaris BTN

Dalam keterangan mutasi yang disampaikan kepada publik, Mabes TNI menjelaskan bahwa mutasi Novi Helmy merupakan salah satu bagian dari langkah yang diambil oleh Mabes TNI untuk menempatkan jenderal bintang dua TNI AD itu di luar organisasi TNI. 

”Untuk penugasan sebagai direktur utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog,” demikian keterangan yang disampaikan oleh Mabes TNI kepada awak media di Jakarta.

Baca Juga :Ridwan Kamil Dituding Selingkuh dengan Wanita Seksi hingga Punya Anak, Lisa Mariana Beberkan Bukti Mengejutkan

Sumber: jawapos

Foto: Mabes TNI Tegaskan Prajurit Aktif Harus Mundur Jika Mengisi Jabatan di Luar 14 Kementerian