Kementerian Sosial RI (Kemensos) menyalurkan bantuan sosial (bansos) sebanyak Rp18 triliun selama triwulan pertama 2025, mulai dari Januari sampai dengan Maret 2025.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan bahwa Kemensos memenag rutin menyalurkan bansos setiap tiga bulan sekali atau terbagi sampai 4 triwulan setiap tahun.
Pembagian bansos pada triwulan pertama 2025 masih menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Gus Ipul menyampaikan bahwa mulai triwulan kedua, atau bulan April, penyaluran bansos mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Total anggaran yang disiapkan juga naik secara signifikan, yakni mencapai lebih dari Rp120 triliun. Penyalurannya melalui bank milik pemerintah atau Himbara serta PT Pos Indonesia dengan biaya salur Rp 97 miliar.
"Sejak Indonesia merdeka, di awal pemerintah Presiden Prabowo kita sudah memiliki DTSEN, yang ini pertama kalinya sejak Indonesia merdeka," kata Gus Ipul dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Total anggaran bansos itu dibagi untuk beberapa program. Yakni, anggaran program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebesar Rp 43,86 triliun yang diberikan kepada 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan Program Keluarga Harapan (PKH) menyasar 10 juta KPM. Pagu anggarannya sebesar Rp 28,79 triliun.
Lebih lanjut, anggaran bantuan untuk 294 ribu yatim-piatu sebesar Rp 705,6 miliar. Kemensos juga mengganggarkan program permakanan untuk lansia dengan usia di atas 75 tahun setiap hari.
"Setiap hari kita beri makan pagi dan siang, dua kali, satu kali dikirim saat sarapan kepada 136 ribu penerima manfaat. Total jumlahnya adalah Rp 74,76 triliun," jelas Gus Ipul.
Pemerintah juga memberikan bantuan iuran BPJS Kesehatan kepada 96,8 juta jiwa. Anggaran untuk bantuan iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp 48,78 triliun.
"Kalau dijumlahkan sekitar lebih dari Rp120 triliun, itulah dari Kementerian Sosial," urainya.
Kendati pemerintah punya program rutin membagikan bansos, Gus Ipul menekankan bahwa tujuannya untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan membantu keluarga penerima manfaat (KPM) agar lebih mandiri.
Gus Ipul menekankan bahwa pemerintah sebenarnya berharap keluarga penerima manfaat itu pada akhirnya bisa sejahtera sehingga tak perlu lagi jadi peserta program bansos. Sebelumnya, Gus Ipul juga menekankan bahwa yang berhak menerima bansos terus menerus sebenarnya hanya lansia dan penyandang disabilitas.
Ilustrasi bansos. (Unsplash)
Untuk itu, Gus Ipul mengimbau masyarakat yang masih usia produktif untuk lepas dari program bansos dan beralih ke berbagai program lain yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya, program pemberdayaan, program bantuan modal, program pelatihan manajemen pengelolaan UMKM, program pelatihan keterampilan dan program-program produktif lainnya.
"Yang sehat, yang bukan lansia yang harus bisa menjadi keluarga yang lebih mandiri, ikut program yang lain, bukan program bansos," tegaa Gus Ipul beberapa waktu lalu.
Sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan belum memiliki rencana untuk menambah anggaran bantuan sosial (bansos) guna merespons lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi belakangan ini di sejumlah sektor industri.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut, kemungkinan penambahan anggaran tetap terbuka, namun sangat bergantung pada dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.
“Sebenarnya semua itu tergantung kepada situasi dan kondisi. Sampai sekarang belum ada rencana penambahan, tetapi tidak menutup kemungkinan,” ujar Gus Ipul saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya kekhawatiran publik terkait potensi dampak ekonomi dari kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat, serta efek domino terhadap sektor industri dan tenaga kerja di dalam negeri.
Sumber: suara
Foto: Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. (Suara.com/Lilis Varwati)
